PERNYATAAN SIKAP

Kebangkitan nasional adalah masa dimana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Awalnya sejarah kebangkitan nasional Indonesia berakar pada pentingnya rasa kebangsaan dan pemerataan pendidikan. Selain bidang pendidikan, bidang sosial dan politik di Indonesia pun masih sangat tertinggal. Masih banyak kesenjangan sosial yang cukup tinggi dalam masyarakat Indonesia dan politik yang kurang transparan.

          Sejarah mencatat 103 tahun Kebangkitan Nasional, akan tetapi profil rakyat semakin termelaratkan. Seyogyanya pemuda -yang berdiri di garda depan sebagai pemegang estafet kepemimpinan- menjadi pelurus, bukan saja penerus yang pasrah menerima kondisi dimana rakyat di pekerjakan, di korbankan, dan di sengsarakan. Penciptaan momentum sebagai bentuk protes pemuda dalam wujud “aksi pemuda peduli negeri” dengan tema “ANAK TIRI DI RUMAH SENDIRI”.  Maka dari itu, BEM FISIP Undip menyatakan sikap, menuntut kepada Pemerintah agar :

1.           Menghapus kapitalisme dalam dunia pendidikan

2.           Mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia

3.           Merancang kurikulum pendidikan yang berkarakter

4.           Menyediakan lapangan kerja baru

5.           Melindungi keberlangsungan UMKM

6.           Menjamin program kesejahteraan rakyat yang tepat sasaran

7.           Merancang kebijakan yang pro rakyat

8.           Melakukan re-building karakter wakil rakyat

9.           Menuntaskan kasus Century

10.      Mempertegas sistem presidensial di Indonesia

“Jangan pernah buat rakyat sengsara kalau tidak ingin berhadapan dengan kekuatan mahasiswa!!!” jilid 3

        20% dari APBN di alokasikan ke bidang pendidikan demi pengembangan pendidikan di Negara Indonesia. Tapi mengapa biaya pendidikan yang harus dibayar oleh rakyat masih saja tetap mahal? Itulah pertanyaan yang seringkali terlontarkan rakyat Indonesia.

Keadaan di lapangan, dunia pendidikan saat ini mulai memasuki era neoliberal pendidikan. Sebut saja ketika kita semua melihat total biaya yang harus dibayarkan oleh calon mahasiswa yang hendak menjadi mahasiswa FISIP Undip angakatan 2011. Meskipun melalui jalur SNMPTN, tidak menjamin biaya murah yang didapatkan oleh calon mahasiswa.

“Jangan pernah buat rakyat sengsara kalau tidak ingin berhadapan dengan kekuatan mahasiswa!!!” jilid 2

Ternyata beginilah Indonesia. Negara yang layak disebut sebagai lahan hijau bagi politikus. Melihat fakta bahwa Negara Indonesia termasuk Negara yang tertinggal, elit politik sibuk bermanuver demi terwujudnya kepentingan golongannya maupun kepentingan pribadi. Mengaku wakil rakyat, tetapi sibuk bermain dengan kekuasaan yang dimilikinya. Jika melihat konteks Negara Indonesia yang merupakan Negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi barada ditangan rakyat, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Nyatanya partai politik lah yang menggenggam kekuasaan. Dengan bermodal SekGab (Sekretariat Gabungan), partai politiklah yang memegang aturan mainnya.

Lihatlah ketika rakyat menjerit karena kesejahteraan yang tak kunjung didapat, anggota dewan terhormat justru berdebat mengenai pembangunan gedung DPR yang menghabiskan bertriliun-triliun uang rakyat. Kegiatan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan ketika rakyat masih terpuruk yakni studi banding ke luar negeri yang dilakukan anggota dewan.

“Jangan pernah buat rakyat sengsara kalau tidak ingin berhadapan dengan kekuatan mahasiswa!!!” jilid 1

Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Tepat ketika Indonesia juga termasuk di dalamnya. Kondisi dimana hal-hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup seperti makanan, minuman, pakaian, tempat berlindung, akses pendidikan dan pekerjaan yang tidak terpenuhi. Dan realita seperti inilah yang setiap saat media massa paparkan. Ironisnya pengungkapan bagaimana rakyat Indonesia menghabiskan keseluruhan hidupnya dengan “berteman” kemiskinan ini, menjadi news value di setiap pemberitaan media massa dan menjadi wacana yang biasa bagi masyarakat (wakil rakyat), terbukti pemerintah hanya melakukan program pengentasan kemiskinan sedang yang dibutuhkan adalah kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal ini membuktikan ketika pemerintah memandang angka kemiskinan sebatas pada program dan belum menjadi kebijakan. Tidak ada follow up yang benar-benar memutus rantai kemiskinan di Indonesia sehingga kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang tidak pernah selesai dibahas di negeri ini dan menjadi masalah yang kompleks-multidimensional mengingat komposisi penduduk dengan beragam status sosial dan ekonomi serta geografis yang tersebar.

NII Merambah Perguruan Tinggi? Ada Apa Sebenarnya?

Pemberitaan seputar NII yang kini tengah marak di berbagai media massa menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia.  Terutama di kalangan civitas akademika kampus, sebab sebagian besar mahasiswa berbagai perguruan tinggi Indonesia disinyalir menjadi korban rekruitmen NII.  Mari kita telaah bersema pa sebenarnya yang membuat NII merambah Perguruan Tinggi. NII yang saat ini  menjadi topik pembicaraan masyarakat bukan DI/NII pimpinan Kartosuwiryo yang dulu dilumpuhkan pada era Orde Baru.   Melainkan NII yang berevolusi menjadi NII KW - 9 didalangi mantan intelejen Ali Moertopo, kemudian pada tahun 1997 semakin berkembang pesat sejak dipimpin Panji Gumilang, konon menjelma sebagai jaringan organisasi teroris yang radikal.

Melihat kenyataan tersebut timbul pertanyaan besar dibenak kita. Apakah setelah Mantan Presiden Soeharto lengser NII dibiarkan tumbuh subur oleh pemimpin negeri ini? Sungguh permasalahan yang sangat konyol. Badan Intelejen Negara (BIN) yang dibiayai dari uang rakyat tidak tahu menahu akan aktifitas NII?? Padahal intelejen adalah aparat keamanan yang seharusnya paling mengerti betul tentang keberadaan ormas, organisasi ,atau perkumpulan yang kiranya dicurigai dan memicu timbulnya pergerakan yang akan mengacaukan kedaulatan NKRI.