Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". Tepat ketika Indonesia juga termasuk di dalamnya. Kondisi dimana hal-hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup seperti makanan, minuman, pakaian, tempat berlindung, akses pendidikan dan pekerjaan yang tidak terpenuhi. Dan realita seperti inilah yang setiap saat media massa paparkan. Ironisnya pengungkapan bagaimana rakyat Indonesia menghabiskan keseluruhan hidupnya dengan “berteman” kemiskinan ini, menjadi news value di setiap pemberitaan media massa dan menjadi wacana yang biasa bagi masyarakat (wakil rakyat), terbukti pemerintah hanya melakukan program pengentasan kemiskinan sedang yang dibutuhkan adalah kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal ini membuktikan ketika pemerintah memandang angka kemiskinan sebatas pada program dan belum menjadi kebijakan. Tidak ada follow up yang benar-benar memutus rantai kemiskinan di Indonesia sehingga kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang tidak pernah selesai dibahas di negeri ini dan menjadi masalah yang kompleks-multidimensional mengingat komposisi penduduk dengan beragam status sosial dan ekonomi serta geografis yang tersebar.
Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Profil masyarakat Indonesia yang kurang akan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai -masih sangat minim- selalu saja menjadi topik yang akan selalu ada. Ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga masyarakat terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni sangat miskin dan miskin, berdaya, dan yang mampu.
Pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 31juta penduduk di bawah garis kemiskinan dengan kriteria pengeluaran di bawah Rp.212.210,00, pendekatan penduduk miskin yang menerima beras untuk rakyat miskin (raskin) mencatat 70 juta penduduk, jumlah penduduk miskin berdasarkan data penduduk yang menerima layanan kesehatan bagi orang miskin (jaskesmas) mencatat 76,4 juta penduduk, sedang data Bank Dunia mencatat jumlah penduduk miskin yang mendekati 100 juta. Pemaparan dari sumber yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda. Lantas, mana yang pantas kita percaya? Pengurangan sebesar 8% hingga 10% dari jumlah penduduk pada tahun 2014 melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai langsung wapres Boediono menjadi “janji” target pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Mari kita tanyakan…….
Kritis akan berpengaruh setelah adanya tindakan, wujudkan kritismu dan lakukan perubahan.
Hidup mahasiswa….!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar